Thu, 31 July 2014
    
 
 
  Untitled Document
CARI BERITA

Masukkan kata :

ARSIP BERITA

  • Juli, 2014
  • Juni, 2014
  • Mei, 2014
  • April, 2014
  • Maret, 2014
  • Februari, 2014
  • Januari, 2014
  • Desember, 2013
  • November, 2013
  • Oktober, 2013
  • September, 2013
  • Agustus, 2013

  • TOPIK BERITA

  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • Iptek
  • Ekonomi
  • Kriminal
  • Olahraga
  • Hiburan

  • BERITA DAERAH

  • Sragen
  • Karangmalang
  • Masaran
  • Kedawung
  • Sidoharjo
  • Gondang
  • Sambungmacan
  • Sambirejo
  • Ngrampal
  • Sumberlawang
  • Gemolong
  • Miri
  • Kalijambe
  • Plupuh
  • Tanon
  • Mondokan
  • Tangen
  • Gesi
  • Sukodono
  • Jenar


  • Disponsori oleh :




     

    Halaman Berita


    Nasional


    [ 25/10/2008, 12:19 WIB ]
    Bintek Sekretariat DPRD: LHP BPK HARUS SEGERA DITINDAKLANJUTI


     
    SRAGEN- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sragen Kamis (23/10), kembali menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bintek) dengan tema Pemantauan Tindaklanjut dan Pemutakhiran Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan”. Bintek yang bertempat di Gedung Kartini ini merupakan kelanjutan dari kegiatan serupa yang pernah dua kali dilakukan Setwan Sragen di tahun 2008, masing- masing tangg 24 Juli tentang Kapasitas Peran dan Fungsi Setwan dalam Pemahaman Hasil Audit BPK, dan tanggal 7 Agustus mengenai Penguatan Fungsi Pengawasan DPRD.

    Sekretaris DPRD Sragen, Drs. Is Susanto Heri Setyono, MM, menjelaskan Bintek kali ini diikuti 60 peserta dari Sekretariat DPRD se wilayah Surakarta. Tujuannya untuk meningkatkan wawasan, pengatahuan, kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas DPRD yang akuntabel.

    Menurut Is Susanto Heri, tema yang diangkat dalam Bimtek kali ini sangat penting dan strategis karena menyangkut masalah pemantauan tindak lanjut dan pemutakhiran laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tindak lanjut atas rekomendasi Hasil Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka pengendalian oleh pejabat yang berwenang.

    “Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK atas rekomendasi dalam LHP selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima”, tegas Susanto Heri. Diingatkan Heri, bahwa sesuai Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 disebutkan, bahwa setiap orang yang tidak memenuhi untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam LPH akan dipidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan, dan atau denda paling banyak Rp. 500 Juta.

    Drs. Syukriy Abdullah, M.Si dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menjadi nara sumber dalam Bimtek kali ini mengatakan, bahwa PNS yang bekerja di ingkunagan Sekretariat Dewan mempunyai beban cukup berat. Sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah disamping harus mengikuti aturan administratif dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah, juga harus bisa memberikan pelayanan kepada anggota DPRD dengan baik. Disisi lain, dalam pengelolaan keuangan daerah, harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Syukriy menjelaskan para pimpinan Satuan kerja harus segera menindaklanjuti LHP dari BPK, karena bisa berimplikasi pada aspek hukum. “Rekomendasi atas LHP BPK bisa menjadi bahan penyidikan oleh aparat hukum seperti kepolisian, kejaksaaan dan pengadilan. Ini berarti akan menjadi masalah”, ujar Syukriy.

    Dua orang nara sumber lain berasal dari BPK Perwakilan Yogyakarta, yakni Fatkhur Rohman, SE,MM,Ak membawakan materi tentang Teknis Pemantauan Tindak Lanjut LHP BPK terhadap pengelolaan Keuangan Daerah, dan Hastiono, SE, Ak menyajikan makalah tentang Strategi Pemutakhiran LHP BPK yang kredibel dan akuntabel. (ot)


     

     
     
     

    Powered by Team PDE Sragen © 2003, untuk sragenkab.go.id
    Situs ini akan lebih maksimal berjalan pada resolusi 1024 x 768 dan dengan Browser IE 5+