Sun, 26 October 2014
    
 
 
  Untitled Document
CARI BERITA

Masukkan kata :

ARSIP BERITA

  • Oktober, 2014
  • September, 2014
  • Agustus, 2014
  • Juli, 2014
  • Juni, 2014
  • Mei, 2014
  • April, 2014
  • Maret, 2014
  • Februari, 2014
  • Januari, 2014
  • Desember, 2013
  • November, 2013

  • TOPIK BERITA

  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • Iptek
  • Ekonomi
  • Kriminal
  • Olahraga
  • Hiburan

  • BERITA DAERAH

  • Sragen
  • Karangmalang
  • Masaran
  • Kedawung
  • Sidoharjo
  • Gondang
  • Sambungmacan
  • Sambirejo
  • Ngrampal
  • Sumberlawang
  • Gemolong
  • Miri
  • Kalijambe
  • Plupuh
  • Tanon
  • Mondokan
  • Tangen
  • Gesi
  • Sukodono
  • Jenar


  • Disponsori oleh :




     

    Halaman Berita


    Nasional


    [ 27/10/2011, 09:08 WIB ]
    PERDA RTRW KAB.SRAGEN TAHUN 2011-2031 TELAH DIUNDANGKAN


     
           SRAGEN - Peraturan Daerah yang dinanti-nanti masyarakat Sragen telah disetujui, yakni Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 telah diundangkan pada tanggal 22 september 2011 dengan Nomor 11 Tahun 2011.

           Dengan adanya perda RTRW yang baru diharapkan akan memberikan kepastian hukum bagi investasi dan pembangunan di wilayah bumi sukowati, serta akan meminimalisir konflik peruntukan pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten sragen. Hasilnya masyarakat dapat dengan jelas membedakan mana wilayah yang dapat dikembangkan untuk kegiatan ekonomi, dan mana wilayah yang harus dilindungi.
           Sesuai visi pembangunan penataan ruang wilayah Kabupaten Sragen tahun 2011-2031 yakni terwujudnya ruang wilayah daerah yang pro investasi “pertiwi” – pertanian, industri dan pariwisata, maka kabupaten sragen sebagai salah satu wilayah penyangga pangan nasional, dalam RTRW nya telah ditetapkan kawasan lahan tanaman pertanian pangan berkelanjutan atau disebut sawah lestari sesuai amanat UU nomor 41/2009 seluas 41.082 ha.

           Luas sawah lestari tersebut nantinya ditetapkan berdasarkan luasan baku dari lahan basah kabupaten sragen seluas 40.399 ha dan lahan kering 24.795 ha. Untuk pengembangan industri telah disiapkan kawasan peruntukan industri seluas sekitar 1.600 ha yang lokasinya tersebar di Kecamatan Masaran, Sidoharjo, Sragen, Ngrampal, Gondang, Sambungmacan, Sumberlawang dan kalijambe.

           Sedangkan pengembangan pariwisata masih diprioritaskan untuk obyek wisata situs purbakala Sangiran, PAP Bayanan dan Ngunut, Gunung Kemukus, Desa Wisata Batik di Kecamatan Masaran dan Plupuh, dan WKO.

           Muatan Kebijakan dalam RTRW Kab. Sragen antara lain : (i) pengembangan kawasan perdesaan berbasis pertanian, serta kawasan agropolitan; (ii) pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif; (iii) pengembangan kawasan peruntukan industri yang berbasis hasil pertanian; (iv) pengembangan pariwisata alam dan buatan; dan (v) pengembangan pusat-pusat pelayanan yang mampu mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi wilayah serta pengembangan pusat-pusat pemasaran hasil komoditas pertanian.

           Sedangkan Isi RTRW Kab. Sragen yaitu rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang, rencana kawasan strategis wilayah serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri dari penetapan pengaturan zonasi ruang, pengaturan perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.

           Rencana struktur ruang antara lain berupa (i) pengembangan pusat kegiatan local (PKL) di Kota Sragen dan Gemolong (PKL promosi), untuk pusat pelayanan kawasan (PPK) berada di kota Gondang, Masaran, Kalijambe, Sumberlawang dan Tangen, sedangkan pengembangan Pusat Pelayanan Lokal (PPL) berada di 22 desa DPP-KTP2D Kabupaten Sragen (desa pusat pertumbuhan-Kawasan Terpilih pusat pengembangan desa); (ii) pengembangan jaringan jalan nasional seperti jalan arteri primer solo-surabaya, jaringan jalan lingkar ring road utara sragen, serta rencana pembangunan jaringan jalan bebas hambatan ruas solo-mantingan dengan pintu inlet-outletnya di Kecamatan sidoharjo, pada lokasi yang sama pada jalur ring road sragen juga akan direncanakan pembangunan terminal penumpang tipe A, sedangkan pengembangan terminal penumpang tipe C akan di kembangkan di Gemolong, sumberlawang, Tanon, Gondang, Tangen, sukodono, dan Plupuh. (iii) rencana pengembangan sarana prasarana persampahan di TPA Tanggan Kec. Gesi dan TPA Gemolong yang diarahkan pada system sanitary landfill. Rencana pola ruang berisi tentang perlindungan terhadap kawasan lindung dan pengembangan pada kawasan budidaya. Pada kawasan budidaya meliputi pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perikanan, pertambangan, industry, pariwisata, permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya (kawasan perdagangan dan jasa, serta kawasan pertahanan dan keamanan).

           Kawasan strategis kabupaten sragen dalam RTRW dipandang dari : (i) sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi : kawasan kota sragen dan gemolong, koridor jalan solo-surabaya, solo-purwodadi dan gemolong-tingkir salatiga; kawasan agropolitan, kawasan industry, kawasan perbatasan dan kawasan kurang berkembang. (ii) Dari kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa kawasan techno park yang merupakan kawasan pendidikan dan pelatihan terpadu menggunakan teknologi tinggi yang bertujuan mencetak lulusan siap kerja dengan lapangan kerja tingkat internasional. (iii) dari kepentingan social budaya meliputi kawasan situs purbakala sangiran dan kawasan desa wisata batik. Dan (iv) kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan antara lain kawasan DAS Bengawan Solo, Kawasan Hutan Lindung dan suaka margasatwa, kawasan sekitar mata air, kawasan WKO dsb.

           Selain itu dalam RTRW juga diatur tentang pengendalian pemanfaatan ruang, berupa penetapan pengaturan umum zonasi ruang, pengaturan perijinan, mekanisme pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Terkait pelanggaran terhadap tata ruang, sanksi yang bakal diterapkan dalam Perda RTRW ini terbilang cukup berat bila dibandingkan dengan perda yang lama, karena sanksinya merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007. Disamping itu sanksi ini bukan hanya untuk perorangan/pemohon saja, melainkan juga bagi pemberi ijin akan dikenai sanksi cukup berat bahkan sanksi pencopotan dari jabatannya apabila memberikan ijin yang melanggar rencana tata ruang.

    Subbid. Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup
    Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah
    Bappeda Kabupaten Sragen Tahun 2011


     

     
     
     

    Powered by Team PDE Sragen © 2003, untuk sragenkab.go.id
    Situs ini akan lebih maksimal berjalan pada resolusi 1024 x 768 dan dengan Browser IE 5+