Tue, 2 September 2014
    
 
 
  Untitled Document
CARI BERITA

Masukkan kata :

ARSIP BERITA

  • September, 2014
  • Agustus, 2014
  • Juli, 2014
  • Juni, 2014
  • Mei, 2014
  • April, 2014
  • Maret, 2014
  • Februari, 2014
  • Januari, 2014
  • Desember, 2013
  • November, 2013
  • Oktober, 2013

  • TOPIK BERITA

  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • Iptek
  • Ekonomi
  • Kriminal
  • Olahraga
  • Hiburan

  • BERITA DAERAH

  • Sragen
  • Karangmalang
  • Masaran
  • Kedawung
  • Sidoharjo
  • Gondang
  • Sambungmacan
  • Sambirejo
  • Ngrampal
  • Sumberlawang
  • Gemolong
  • Miri
  • Kalijambe
  • Plupuh
  • Tanon
  • Mondokan
  • Tangen
  • Gesi
  • Sukodono
  • Jenar


  • Disponsori oleh :




     

    Halaman Berita


    Nasional


    [ 27/05/2012, 12:20 WIB ]
    TEPAT HARI JADI SRAGEN, PEMKAB RESMIKAN UNIT PELAYANAN TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN


     
           SRAGEN – Bertepatan dengan Hari Jadi ke 266 Kabupaten Sragen, Bupati Sragen Agus Fatchurrahman, SH MH, pagi tadi usai upacara peringatan Hari jadi Sragen, meresminkan Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan. Unit ini merupakan inovasi baru dalam bidang pelayanan bagi KK miskin, karena unit ini tidak mencontoh siapapun dan dimanapun. “Unit yang baru kita resmikan ini merupakan icon baru dan yang pertama di Indonesia bahkan di dunia manapun,” kata Bupati Sragen.

            Bupati mengharapkan unit baru ini bisa menjadi penyelamat bagi kaum miskin untuk bangkit dari penderitaan dan kemiskinan. Pendirian unit ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Artinya bahwa penanganan masalah kemiskinan masyarakat sudah sewajarnya menjadi tanggungjawab Negara yang dalam hal ini peran dominannya berada di pundak pemerintah dan pemerintah daerah.  


            Termasuk di Kabupaten Sragen, kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan komprehensip harus dilakukan agar seluruh masyarakat mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Oleh karena itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan.

            Selama ini Pemkab Sragen selalu menyajikan program-program penanggulangan kemiskinan masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kesemua itu jelas pada ujungnya mengharapkan bagaimana jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Sragen dapat di tekan. Setidaknya beban kemiskinan yang ditanggung oleh masyarakat tersebut dapat diringankan melalui beberapa program-program bantuan yang bersifat parsial, seperti bantuan beras miskin, beasiswa, jaminan kesehatan dan lainya.
     
            Langkah yang diprogramkan tersebut idealnya sudah dapat mengatasi persoalan kemiskinan di daerah. Namun dalam prakteknya, masyarakat masih mengalami beberapa kendala yang berkaitan dengan birokrasi yang harus di lewati guna mendapatkan layanan pemerintah. Tidak jarang masyarakat yang mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah menjadi jera dan enggan dikarenakan rumitnya prosedur yang dilalui. Bahkan ironinya, bisa jadi biaya untuk mengurus bantuan  relatif sama dengan jumlah bantuan yang akan mereka terima sementara dari sudut waktu mereka telah merugi.

    TEROBOSAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SRAGEN

            Atas pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, maka Bupati Sragen memandang perlu untuk mencarikan sebuah solusi inovatif yang praktis dan komprehenship dalam pelayanan kemiskinan di Kabupaten Sragen.

            Langkah yang dinilai tepat tersebut adalah pembentukan sebuah Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan dengan pola satu pintu. Melalui unit ini diharapkan dapat mempermudah pelayanan kepada kaum miskin di Kabupaten Sragen.

            Jika disayap  kanan kompleks Kantor Pemkab Sragen sukses dengan BPTPM yang melayani para kaum bermodal, kini disayap kiri pemkab telah dibentuk Unit Pelayanan Kemiskinan terpadu satu pintu yang akan melayani kaum miskin dan papa di Kabupaten Sragen yang diberi nama Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan atau disingkat UPT-PK. Dengan terbentuknya UPT-PK tersebut, semua bentuk pelayanan kepada masyarakat miskin akan dilayani lewat unit baru ini.

            Salah satu tugas awal pembentukan unit pelayanan terpadu ini adalah pengintegrasian data warga miskin di Sragen. Selama ini data kemiskinan dari masing – masing satker masih simpang siur. Padahal pemerintah pusat hanya percaya data dari Biro Pusat Statistik. Ke depan dengan terbentuknya unit ini akan dilakukan integrasi data dari semua dinas.

            Hal penting lain yang patut digarisbawahi dari unit ini adalah memberikan pelayanan terpadu terkait kebutuhan dan keluhan masyarakat. Sehingga  diharapkan tidak akan ada lagi kejadian seorang warga miskin  mengalami kesulitan mendapatkan pelayanan, misalnya Jamkesda dan lain-lain. Melalui  Unit ini masyarakat miskin dapat mengurus keperluannya sampai tuntas.

            Saat peresmian UPK-PK ini diserahkan secara simbolis Kartu Saraswati (Sarase Warga Sukowati), bantuan pendidikan, bantuan pemugaran rumah serta penyerahan CSR sebesar 810 juta untuk Kantor Perpustakaan dari Bank Jateng. Selain itu juga diserahkan bantuan komputer dari PT Telkom.


    MAKSUD DAN TUJUAN

            Maksud dari pembentukan unit ini adalah untuk menyatukan pelayanan penanganan kemiskinan yang dilaksanakan oleh berbagai SKPD kedalam satu wadah yang representatif dan profesional.

            Sementara Tujuan yang diharapkan dari pembentukan unit ini adalah untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat miskin yang membutuhkan sehingga bantuan yang diberikan oleh pemerintah betul betul dapat dimanfaatkan sepenuhnya sesuai dengan yang mereka harapkan. “Intinya tujuan unit ini adalah bagaimana membahagiakan kamum miskin,” tegas Bupati.

    PENANGGULANGAN KEMISKIAN SECARA KOMPREHENSHIP

            Kemiskinan adalah suatu kondisi keterbatasan seseorang atau sekelompok orang untuk melangsungkan kehidupannya secara ideal khususnya dalam hal pembiayaan. Kondisi keterbatasan ini bervariasi di tengah masyarakat sehingga penanganannya akan berbeda pula.  

            Penanganan kemiskinan secara sistemik, biasanya ditujukan kepada penanganan kemiskinan yang bersifat komunal atau kelompok. Penanganan kemiskinan ini dilakukan dengan pendekatan program yang berkesinambungan dengan mengharapkan lahirnya sebuah kemampuan masyarakat atau kelompok tersebut untuk mengentaskan kemiskinan mereka secara mandiri dan permanen.

            Sementara penanganan kemiskinan lainnya adalah penanganan secara parsial, dimana sasarannya lebih kepada perorangan atau satu keluarga miskin. Penanganan kemiskinan secara parsial ini disesuaikan dengan kebutuhannya saat itu berdasarkan urgensinya. Penanganan kemiskinan melalui metoda ini hanya dapat menyelesaikan satu permasalahan saja dan bersifat sesaat sehingga belum tentu mengeluarkan mereka dari kemiskinannya.

            Sementara unit yang akan dibentuk ini akan lebih mengarah kepada pemberian fasilitasi layanan penanganan kemiskinan secara komprehenship, mengingat penanganan secara sistemik merupakan sebuah upaya sinergi yang meliputi banyak SKPD dan membutuhkan waktu yang relatif panjang.

    KELEMBAGAAN

            UPT-PK adalah sebuah unit kerja dibawah koordinasi Sekretaris Daerah yang berfungsi untuk memberikan pelayanan penyaluran bantuan bagi masyarakat miskin  dengan pola satu pintu (one STOP service). UPT-PK dipimpin oleh seorang Kepala Unit dengan tugas mengendalikan setiap kinerja UPT-PK dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

            Kepala Unit dibantu oleh seorang Kepala Sub Bagian TU UPT-PK, empat orang Kepala Seksi dan beberapa orang staf yang bertugas sebagai front office dan tenaga administrasi.

           Guna melaksanakan kegiatan, UPT-PK didanai oleh APBD melalui SKPD yang menaunginya, sehingga setiap aktivitasnya yang memerlukan pembiayaan  tetap dapat difasilitasi dan dipertanggungjawabkan.

    MEKANISME LAYANAN

    •    Masyarakat menyampaikan permohonan bantuan secara langsung (datang ke UPT-PK) ataupun secara perantara melalui kelurahan / desa atau secara online dengan melengkapi permohonan dengan persyaratan atau persuratan yang telah  ditentukan.

    •    Petugas front office menerima, memverifikasi kelengkapan permohonan, cek di database induk serta mencatat permohonan tersebut sebagai salah satu calon penerima layanan kemiskinan dari pemerintah.

    •    Cek didatabase apakah pemohon merupakan orang yang telah tercatat di database atau belum, selanjutnya permohonan ini diteruskan ke bagian administrasi guna mendapatkan tindak lanjut berupa pelaksanaan survey dari petugas guna memverifikasi kebenaran dari permohonan yang diajukan.

    •    Setelah hasil survey menyatakan bahwa permohonan ini adalah benar (dinilai sementara layak) maka diteruskan ke SKPD pengelola program bantuan guna mendapatkan proses perealisasiannya.

    •    Setelah proses perealisasian permohonan bantuan selesai, maka SKPD tersebut menyampaikan kembali berkas persetujuan permohonan berikut surat perintah pencairan dana (SP2D) ke UPT-PK guna diteruskan ke pemohon untuk dicairkan di bank yang telah ditunjuk.

    •    Kesemua proses di atas dilaksanakan dengan tenggat waktu yang jelas dan terukur, sehingga memiliki asas kepastian dan kepatutan.


            Meski penanggulangan kemiskinan tidaklah mudah, namun Kabupaten Sragen telah berani mengambil tantangan ini untuk berjuang meringankan beban hidup para kaum miskin sebagai wujud keberpihakan kepadanya. Diakhir sambutan saat meresmikan unit ini, Bupati Sragen juga mengatakan, karena unit ini merupakan inovasi baru, nantinya bila ada kekurangan merupakan sesuatu yang wajar, saran dan masukan sangat diperlukan untuk menyempurnakannya. (N.Hart)


     

     
     
     

    Powered by Team PDE Sragen © 2003, untuk sragenkab.go.id
    Situs ini akan lebih maksimal berjalan pada resolusi 1024 x 768 dan dengan Browser IE 5+